Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.
Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana di dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.
Pada kurun waktu 2005-2009 upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya juga merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah: (1). memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; (2). menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; (3). Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4). melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5). menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; (6). mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (7). Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan (8). Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sejarah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari terbentuknya Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 5 Juli 2010.